IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG IMB ( IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ) DI KOTA SURABAYA

Lukman , Arief (2008) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG IMB ( IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ) DI KOTA SURABAYA. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (2). pp. 84-91. ISSN 1411-9099

[img]
Preview
PDF
Download (45Kb) | Preview

    Abstract

    Implementasi kebijakan Perda Pemerintah Kotamadya Surabaya No. 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditunjang dan berkaitan sepenuhnya dengan Perda Pemerintah Kotamadya Surabaya No. 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan mengerti akan kebijakan pemerintah kota Surabaya yang sedang berlangsung. Implementasi kebijakan peraturan daerah sangatlah perlu karena dengan adanya implementasi maka kebijakan-kebijakannya yang ada akan dapat memperlancar masalah-masalah Pemerintah Kota Surabaya khususnya yang berkaitan langsung dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 1992 tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang ditunjang oleh Perda Pemerintah Kotamadya Surabaya No. 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya. Implementasi kebijakan perda No.7 Tahun 1992 tentang IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Surabaya dirasakan sudah cukup baik dan optimal sesuai dengan Renstra dari Pemerintah Kota Surabaya, hal ini dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) mencapai Rp. 37.502.826.330,00 di akhir tahun 2007. Persyaratan mengurus IMB berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 1992 dan ketetapan Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya ada sedikit perbedaan yang tidak perlu menjadi masalah bagi masyarakat pemohon IMB. Dan yang selama ini digunakan adalah syarat yang sesuai dengan ketetapan Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya yang tetap mengacu pada Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 1992 tentang IMB. Biaya untuk mengurus IMB ada perbedaan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk pembayaran di loket UPTSA memang sesuai dengan Perda No.17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun ada biaya tambahan yang tidak terduga. Prosedur untuk mengurus IMB sesuai dengan ketentuan Dinas Tata Kota dan Permukiman selama 7 (hari) + x sedangkan yang terjadi lapangan berbeda waktunya lebih lama, hal ini karena x bersifat variabel (bersifat tidak menentu, bisa 1 hari, 2 hari, bahkan lebih tergantung pemohon).

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General) > K3220 Public Policy
    Divisions: UPN Jatim Journal > Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
    Depositing User: Fatchullah Z.A
    Date Deposited: 14 Mar 2012 10:47
    Last Modified: 14 Mar 2012 10:47
    URI: http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/2796

    Actions (login required)

    View Item