PRINSIP KERAHASIAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999

MAS ANIENDA , TIEN F. (2009) PRINSIP KERAHASIAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999. Liga hukum : Jurnal llmu Hukum, 1 (1). pp. 41-49. ISSN 2085-577X

[img]
Preview
PDF
Download (82Kb) | Preview

    Abstract

    Berperkara memalui pengadilan biasa (nasional suatu negara) telah umum dianggap tidak efektif bagi kalangan pengusaha. Oleh karena itu penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian diperbolehkan oleh undang-undang dalam hal ini undang-undang tentang poko kekuasaan kehakiman. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian sengketa bisnis. Lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan lembaga peradilan umum. Kelebihan tersebut antara lain dijamin kerahasiaan sengketa para pihak dari publik. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan dalam hal prosedural dan adminstrasi. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang dialami. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak. Dalam azas hukum acara perdata biasa menganut asas sidang terbuka untuk umum sehingga baik prosedur maupun putusan tersebut dapat diketahui oleh publik. Namun didalam prosedur arbitrase tidaklah demikian, seluruh rangkaian prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah private karena sifatnya yg confidential. Akibatnya u/ mandapatkan data perkembangan arbitrase di Indonesia sangat sulit. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan ini dapat saja dilakukan para pihak atau arbiter, konsep pelanggaran kerahasiaan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan alasan mencemarkan nama baik para pihak yang bersengketa yaitu berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Undang-Undang No.30 tahun 1999 merumuskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat pada perjanjian arbitrase. Wewenang pengadilan negeri dibatasi tanpa melampui apa yang telah diatur dalam undang-undang arbitrase sendiri. Wewenang pengadilan negeri hanya berlaku pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi ) arbitrase. Tindakan ini diatur dalam undang-undang dimaksudkan agar berjalan sesuai dengan prosedur. Prinsip private dan confidential menjadi tidak berlaku lagi dengan adanya kewenangan lembaga peradilan seperti apa yang telah ditentukan dalam undang-undang arbitrase. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa perdagangan, Prinsip dasar arbitrase, prinsip rahasia dan tertutup.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: UPN Jatim Journal > Liga Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
    Depositing User: Fatchullah Z.A
    Date Deposited: 11 Jul 2012 12:41
    Last Modified: 11 Jul 2012 12:41
    URI: http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/3268

    Actions (login required)

    View Item