PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Anita , Rachmawati (2012) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Undergraduate thesis, Faculty of Law.

[img]
Preview
PDF (Cover - Bab I)
Download (301Kb) | Preview
    [img] PDF (Bab II - Daftar Pustaka)
    Restricted to Repository staff only

    Download (69Kb)

      Abstract

      UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama Mahasiswa : Anita Rachmawati NPM : 0871010052 Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Agustus 1989 Program Studi : Strata 1 (S1) Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ABSTRAKSI Perlindungan hukum bagi pembeli apartemen di kota Surabaya dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli apartemen dapat dikatakan sah apabila kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, hak-hak konsumen yang wajib dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk perjanjian jual beli apartemen dibuat dan lazim dipergunakan mempunyai bentuk perjanjian dengan klausula baku/perjanjian yang dibuat secara sepihak. Proses inilah pelaku usaha dan konsumen harus melaksanakan kewajibannya masing-masing. Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, perjanjian baku yang dibuat oleh developer tetap dianggap sah asal telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1493 KUHPer yang menjelaskan Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apapun. Kesimpulannya Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli apartemen, pengembang/developer secara seragam memberlakukan perjanjian baku dalam setiap perjanjian jual beli apartemen, dimana seluruh isi dari perjanjian jual beli tersebut ditentukan secara sepihak oleh developer yang posisinya lebih kuat dibanding pembeli. Kata kunci : Perlindungan hukum, perjanjian jual beli apartemen, klausula baku

      Item Type: Thesis (Undergraduate)
      Subjects: K Law > K Law (General) > K520 Comparative law. International uniform law > K623 Civil law
      K Law > K Law (General) > K520 Comparative law. International uniform law > K623 Civil law
      K Law > K623 Civil law
      Divisions: Faculty of Law > Science of Law
      Depositing User: Users 6 not found.
      Date Deposited: 14 Aug 2012 14:33
      Last Modified: 14 Aug 2012 14:33
      URI: http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/3606

      Actions (login required)

      View Item