PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Mochammad , Reza Aditya (2012) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Faculty of Law.

[img]
Preview
PDF (Cover - Bab I)
Download (141Kb) | Preview
    [img] PDF (Bab II - Daftar Pustaka)
    Restricted to Repository staff only

    Download (80Kb)

      Abstract

      UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama : Mochammad Reza Aditya NPM : 0771010080 Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Desember 1989 Progam Studi : Pidana Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI ABSTRAKSI Pertumbuhan kasus korupsi di Indonesia sangatlah cepat dibandingankan dengan pengungkapannya. Saat ini muncul fenomena baru dalam dunia hukum dimana munculnya sesesorang yang berani mengungkap fakta di balik terjadinya tindak pidana korupsi. Sang pengungkap fakta dapat di sebut dengan whistleblower. Whistleblower biasanya di tujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang di anggap illegal. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentukbentuk perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh whistleblower serta pertanggungjawaban whistleblower sebagai pelaku dalam artian menggungkap fakta namun ikut juga terlibat atau sebagai saksi yang hanya menyampaikan informasi yang diketahuinya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk perlindungan yang didapat oleh whistleblower adalah mendapatkan jaminan tidak dapat dituntut secara hukum apabila tidak ikut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya sesuai dengan pasal 10 UU LPSK Tahun 2006 serta jaminan akan keamanan pribadi. Pertanggungjawaban whistleblower sebagai pelaku adalah dapat dipidana jika sang pengungkap fakta memiliki unsur unsur pidana didalamnya namun tidak dapat dituntut jika hanya menjadi saksi saja karena perlindungan hukum tersebut telah dijamin oleh undang-undang. Kata Kunci : Whistleblower, Korupsi, Perlindungan hukum

      Item Type: Thesis (Undergraduate)
      Subjects: K Law > K Law (General) > K520 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
      K Law > K Law (General) > K520 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
      K Law > K3150 Public law
      Divisions: Faculty of Law > Science of Law
      Depositing User: Users 6 not found.
      Date Deposited: 05 Sep 2012 09:01
      Last Modified: 05 Sep 2012 09:02
      URI: http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/3697

      Actions (login required)

      View Item