Government and NGOs Collaboration in Disaster Governance: The Indonesian Experience

A. Safril , Mubah (2013) Government and NGOs Collaboration in Disaster Governance: The Indonesian Experience. GLOB AL & POLICY JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS, Vol. 1 (No. 1.). pp. 1-10. ISSN 2337-9960

[img]
Preview
PDF (Abstrak - Daftar Pustaka)
Download (227Kb) | Preview

    Abstract

    As the main leader in disaster governance, governments are believed to have bigger role than the others. However, it is hard for governments to solve the disaster problems by themselves. Governments need to be supported by non-governmental organizations (NGOs) because NGOs have abilities which governments don’t have. Both of them must make mutual cooperation in disaster governance. But, the Indonesian experience shows that government and NGOs are, in some cases, involved in unnecessary conflict. Government views that the NGOs, mainly international NGOs, are just talking rather than acting and potential to destroy local knowledge. On the other hand, NGOs feel that the government could not respond the disaster quickly and want to restrict their freedom. Therefore, to give the best service for disaster victims, government and NGOs should make norms for collaboration and coordination among them, hold regular training of disaster risk reduction for government officials, and improve capacity building support needed by NGOs. Key Words: government, NGOs, disaster governance, disaster risk reduction. Abstrak Sebagai pemimpin utama dalam tata kelola bencana, pemerintah diyakini memiliki peran yang lebih besar dari yang lain. Namun, sulit bagi pemerintah untuk memecahkan masalah bencana sendiri. Pemerintah perlu didukung oleh organisasi non-pemerintah (LSM) karena LSM memiliki kemampuan yang pemerintah tidak memilik. Keduanya harus membuat kerjasama dalam pemerintahan bencana. Namun, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah dan LSM, dalam beberapa kasus, terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Pemerintah berpandangan bahwa LSM, terutama LSM internasional, hanya berbicara daripada bertindak dan berpotensi untuk menghancurkan pengetahuan lokal. Di sisi lain, LSM merasa bahwa pemerintah tidak bisa merespon bencana dengan cepat dan ingin membatasi kebebasan mereka. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi korban bencana, pemerintah dan LSM harus membuat norma untuk kerjasama dan koordinasi di antara mereka, menyelenggarakan pelatihan rutin pengurangan risiko bencana untuk pejabat pemerintah, dan meningkatkan daya dukung bangunan yang diperlukan oleh LSM. Kata-Kata Kunci: pemerintah, LSM, tata kelola bencana, pengurangan resiko bencana.

    Item Type: Article
    Subjects: J Political Science > JZ International relations
    K Law > K Law (General) > K3220 Public Policy
    Divisions: UPN Jatim Journal > Global and Policy : Journal of International Relations
    Depositing User: Users 6 not found.
    Date Deposited: 20 Jun 2013 09:49
    Last Modified: 21 Jun 2013 10:05
    URI: http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/4434

    Actions (login required)

    View Item