IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti)

Adi , Kurnia Pratama Putra (2012) IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti). Undergraduate thesis, Faculty of Law.

[img]
Preview
PDF (cover - bab 1)
Download (653Kb) | Preview
    [img] PDF (bab 2 - daftar pustaka)
    Restricted to Repository staff only

    Download (350Kb)

      Abstract

      UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Nama Mahasiswa : NPM : 0671010092 Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 12 Juli 1988 Program Studi : Strata 1 (S1) Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2010 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 (Studi Pada Pekerja Outsourcing di PT Mekar Jaya Sakti) ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dari perusahaan dan pekerja/buruh yang ada di Kabupaten Gresik terhadap Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Kabupaten Gresik Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui library research dan juga melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara terhadap narasumber dan menggunakan purposive sample(sampel bertujuan). Analisa data menggunakan studi kepustakaan dan data di lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 10 tahun sama dengan upah pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Besaran upah yang ditetapkan oleh PT Petrokimia Gresik berdasarkan kualifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan masa kerja, status perkawinan, resiko jabatan dan lain-lain sudah cukup menjadi bukti bahwa pekerja/buruh PT Mekar Jaya Sakti yang di outsourcing kan di PT Petrokimia Gresik hanya dianggap sebagai faktor produksi sehingga diperlakukan sekehendak hatinya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran upah minimum oleh pengusaha, pihak Disnaker selalu mengutamakan fungsi dari Disnaker sendiri, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan, meskipun pelanggaran upah minimum merupakan tindak pidana. Disini dapat dilihat bahwa, Disnaker Gresik sangat bijaksana dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran upah minimum sehingga proses hubungan ketenagakerjaan berjalan sesuai visi dan misi dari pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Kata kunci : Upah, upah minimum, ketenagakerjaan, outsourcing,

      Item Type: Thesis (Undergraduate)
      Subjects: K Law > K Law (General) > K520 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
      K Law > K Law (General) > K520 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
      K Law > K3150 Public law
      Divisions: Faculty of Law > Science of Law
      Depositing User: Kontho Hadi
      Date Deposited: 08 Apr 2014 12:34
      Last Modified: 08 Apr 2014 12:34
      URI: http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/5202

      Actions (login required)

      View Item