TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PAULUS , MICHAEL SITUMEANG (2014) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI AGAMA KATOLIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Undergraduate thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.

Preview	PDF (cover - bab 1) - Published Version Download (489Kb) | Preview
	PDF (bab 2 - daftar pustaka) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (691Kb)

Abstract

Perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik, di satu sisi perkawinan campuran dilatarbelakangi oleh adanya harta yang lebih dari salah satu pasangan, kemudian yang kedua faktor keinginan untuk lebih mendalami mengenai budaya setempat dan ketiga adalah faktor keturunan. Dalam faktor yang ketiga inilah banyak akibat hukum yang lahir dalam konteks keperdataan termasuk di dalamnya bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran (prosedur perkawinan campuran itu dilaksanakan) dan bagaimana akibat hukum perkawinan campuran dilihat dari hubungan suami dan istri, anak dan orang tua, serta bagaimana status harta perkawinan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran bagi agama Katolik di Indonesia pada dasarnya berciri satu untuk selamanya.Yang bersifat Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan dan Indissolubile berarti, setelah terjadi perkawinan antara orang-0rang yang dibaptis secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan, kecuali oleh kematian. Serta mengetahui perlindungan hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan mengetahui bentuk upaya hukum agar mendapatkan hak asuh anak hasil perkawinan campuran Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan sikapnya, yang mengakibatkan anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut memiliki dwi kewarganegraan. Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh mereka merupakan penyimpangan dari ketentuan hukum tentang milik bersama dalam perkawinan. Implikasi adanya perjanjian perkawinan di antara mereka percampuran harta kekayaan bersama secara keseluruhan menurut hukum tidak akan terjadi. Kata kunci: Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Perkawinan Agama Katolik

Actions (login required)